ISPO Jangan Jadi Sekadar Label Sawit Berkelanjutan

PALANGKARAYA – Sejak pemberlakuan ISPO per Maret 2011 sampai dengan Februari 2016, terdapat 225 sertifikat ISPO yang telah diberikan, dengan cakupan seluas 1.4 juta ha area (statusnya masih sama per Februari 2017), dan CPO yang tersertifikasi mencapai 5,9 juta ton per tahun. Penerbitan sertifikasi ISPO meningkat signifikan dalam rentang waktu satu tahun, Februari 2016-2017, yakni 290% dari rata-rata persentase penerbitan sertifikat ISPO per tahun sejak 2011.

Akan tetapi, ISPO belum memberikan perubahan berarti. Laju pemberian sertifikasi ISPO berbanding terbalik dengan perbaikan nyata tata kelola industri kelapa sawit dengan berlanjutnya persoalan-persoalan utama di antaranya, legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU) / Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), terbitnya izin-izin melalui praktik-praktik non-prosedura, izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), penanaman di sempadan sungai, penerapan kebijakan perlindungan ekosistem lahan gambut, perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV) dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS), minusnya keberpihakan kepada petani kecil, sehingga posisi tawarnya sebagai mitra kian lemah di hadapan industri sawit; dan gagalnya penyejahteraan dan pemenuhan hak-hak kedua kelompok tersebut. Terbitnya sertifikasi ISPO tidak serta merta dibarengi perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Hal ini kemudian mendapan respons dari Pemerintah Indonesia.

Momentum untuk pembenahan tata kelola sawit telah dibuka melalui pernyataan Presiden RI per tanggal 14 April 2016 yakni komitmen untuk menjalankan moratorium sawit (KSP, 2016). Harapannya momentum ini menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk membenahi industri kelapa sawit Indonesia supaya mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan, menyejahterakan petani dan pekerja sawit serta lebih kompetitif.

Pada bulan Juni 2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Penguatan ISPO melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO Certification System) dengan kegiatan utama menyusun sistem ISPO yang memiliki kredibilitas lebih. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi dan standardisasi industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2016, Tim Penguatan ISPO telah menyelenggarakan serangkaian diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong dan merumuskan fokus rancang ulang ISPO. Sejak Mei 2017, Tim Penguatan ISPO sudah memulai rangkaian konsultasi publik di lima kawasan. Konsultasi pertama yakni di region Sumatera dan yang kedua di region Kalimantan.

Guna  berlangsungnya proses rancang ulang ISPO dan Peraturan Presiden tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO), beberapa perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dan Petani Kelapa Sawit di Region Kalimantan diantaranya Save Our Borneo (SOB), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), YBB, LINK-AR, Pokker (Kelompok Kerja) Sistem Hutan Kerakyatan (SHK), SAMPAN, Kaharingan Institute, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA), Jaringan Independen Pemantau Kehutanan (JPIK), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng, YCHI, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), JPIC, WWF Kalimantan Tengah, Kaoem Telapak dan Kemitraan, menekankan masukan-masukan tertulis diantaranya, pertama, penyelesaian masalah-masalah mendasar yang tertunda di sektor sawit.Rendahnya kepatuhan perusahaan penerima sertifikat terhadap aturan ISPO itu sendiri, dan praktis menunjukkan rendahnya kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO di hadapan pasar nasional dan internasional.

Kedua, menyiapkan prakondisi, ketiga, perbaikan menyeluruh kriteria ISPO sebagai sebuah sistem sertifikasi. Keempat, sebagai sebuah sistem, ISPO sudah semestinya mempunyai komponen penilai dan penerbit sertifikat yang tidak berpihak dan terakreditasi serta memiliki mekanisme penyelesaian keluhan dengan prosedur yang jelas, jangka waktu penyelesaian terjadwal, adanya evaluasi berkala dan sifatnya terbuka bagi peluang pembenahan sistem secara berkala berdasarkan hasil evaluasi berkala

Lantas kelima, pemerintah sebagai regulator harus memastikan sistem ISPO berjalan dengan sesuai dengan prakondisi sistem, prinsip dan prasyarat-prasyarat ini, kelima, pembenahan jaminan hukum bagi petani, keenam, pengetatan Prinsip dan Kriteria ISPO, ketujuh, ISPO harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat, petani pekebun, masyarakat desa, buruh perkebunan serta dapat mengakomodasi hak-hak perempuan.

Kedelapan, standar ISPO harus lebih baik dari standar-standar perkebunan lainnya dengan tidak hanya berlandaskan pada norma internasional yang ada saja, melainkan juga kebijakan nasional. ISPO perlu menitikberatkan pada kepatuhan hukum sebagai upaya agar sistem ISPO menjadi satu instrumen yang mengacu bagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

“Serta kesembilan, kelembagaan Penyelenggara sertifikasi ISPO harus lebih bertanggungjawab, terbuka dan transparan sehingga hasil perkebunan berkelanjutan harus lebih nyata,” catat para civil society tersebut dalam rilis yang diterima InfoSAWIT. (T2)

Sumber :http://www.infosawit.com/news/6402/civil-society–ispo-jangan-jadi-sekadar-label-sawit-berkelanjutan

SPKS bekerjasama dengan WRI Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Penyuluh Pendamping Petani di Kabupaten Siak

Bogor – Terhitung mulai tanggal 18 Juli 2017 hingga 21 Juli 2017, SPKS bekerja sama dengan WRI Indonesia mengadakan Pelatihan Penyuluh Pendamping Petani di Kabupaten Siak. Sebagaimana kita ketahui peranan petani kelapa sawit plasma maupun swadaya semakin besar dari waktu ke waktu, baik sebagai sumber pendapatan petani maupun penyebaran pembangunan. Disamping itu dampak lingkungan maupun sosial dari perkebunan petani juga akan semakin penting untuk diperhatikan, maka diperlukan langkah sistematis guna mengarahkan para petani untuk menghasilkan tandan buah segar yang di produksi secara berkelanjutan.

Petani merupakan aktor penting untuk diperhatikan dalam mendorong prinsip keberlanjutan. Hingga tahun 2016, tercatat masih kurang dari 5% petani kelapa sawit swadaya yang telah menerapkan standar RSPO. Hal tersebut disebabkan minimnya akses informasi dan pendampingan bagi petani terkait prinsip keberlanjutan ditingkat petani. Dengan jumlah petani yang semakin bertambah maka diperlukan tenaga pelatih dan pendamping petani dalam persiapan menuju sertifikasi RSPO. Maka sangat penting peningkatan kapasitas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang merupakan petugas strategis dalam memfasilitasi petani dalam bentuk pendampingan dan pembinaan sebagai bagian dari proses akselerasi penerapan prakter perkebunan lestari di provinsi Riau. Pelatihan ini diharapkan dapat mencetak para penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang mampu memahami tentang prinsip kelapa sawit berkelanjutan dan skema sertifikasi RSPO untuk kemudian memotivasi petani menerapkan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO.

–OO–

Training of Trainer (ToT) Bagi Kader Petani Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu – Riau

Bogor, 17 Juli 2017 – Terhitung sejak mulai aktif kembali pasca libur lebaran, SPKS bekerjasama dengan WRI sudah melaksanakan kegiatan pelatihan terkait dengan pengelolaan kebun sesuai dengan praktik budidaya terbaik di perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan di Kabupaten Tandun, Rokan Hulu.

Perkebunan Kelapa Sawit rakyat swadaya memang belum disebutkan secara eksplisit di dalam program pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Namun disadari sumbangan perekonomian masyarakat di desa sangat signifikan dari sektor perkebunan Kelapa Sawit. Adanya upaya masyarakat untuk membangun kebun swadaya tidak diimbangi dengan pengetahuan budidaya dari petani maupun adanya kesiapan pendamping. Kurangnya pendampingan dan pengetahuan petani didalam mengelola kebun mengakibatkan rendahnya produktifitas kebun yang dimiliki oleh petani swadaya.

Dari upaya peningkatan kapasitas petani terkait dengan pengelolaan kebun sesuai dengan praktek terbaik budidaya perkebunan maka menjadi penting dilakukan pelatihan kepada petani kelapa sawit. Mengingat jumlah petani di kabupaten Rokan Hulu secara khusus di Kecamtan Tandun terbilang banyak maka pelatihan ditahap awal dilakukan untuk mencetak kader tani yang akan mendampingi dan memberikan pendampingan kepada petani dilapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada kader petani terkait pemahaman tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan praktek budidaya pengelolaan kebun yang baik, peserta yang mengikuti pelatihan kedepannya dapat mentransformasikan ilmu yang diperoleh kepada petani yang lain di tingkat lapangan, peserta yang sudah dilatih kedepannya dapat melakukan pengorganisasian kelompok pelatihan dilapangan, dan petani kelapa sawit bisa mengelola kebun sesuai dengan GAP (Good Agricultutre Practices) dengan pendampingan dari kader petani yang sudah dilatih.

Pelaksanaan Training of Triner (ToT) yang bertempat di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, kabupaten Rokan Hulu ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dalam kurun waktu selama 6 hari dengan waktu pelaksanaan gelombang pertama dilakanakan pada tanggal 10 – 12 Juli 2017 dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Juli 2017.

–OO–

 

Kesulitan Petani Mengakses Pendanaan Dari BPDP-KS

Jakarta – Salah satu narasumber yang hadir dalam konferensi pers (15/6) adalah Vincent Haryono petani dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Tiga hal yang disampaikan yang merupakan persoalan petani untuk mengakses pendanaan dari BPDP adalah terkait dengan proporsi potongan, rencana anggaran replanting (RAP) dan skema kemitraan.

Terkait dengan ketimpangan proporsi, pungutan dari dari BPDP untuk replanting petani tidak sampai 2%, artinya dana replanting yang disediakan dengan keperluan replanting tidak sesuai. “Standar biaya untuk replanting versi petani sebenarnya cukup Rp 35 juta per hektar”, ujar Vincent. Persyaratan yang diajukan oleh BPDP untuk mengakses pendanaan untuk adalah sebesar Rp 60 juta per hektar. Sehingga apabila petani mau mengakses pendanaan dari BPDP untuk replanting harus mengajukan rencana anggaran replanting (RAP) sebanyak Rp 120 juta untuk 2 hektar. Sedangkan BPDP menyediakan dana hanya sebanyak Rp 25 juta per hektar. Untuk mengakses dana Rp 25 juta tersebut petani harus memiliki uang pribadi sebanyak Rp 35 juta untuk 1 hektar di rekening pribadi atau meminjam dari bank.

Persoalannya disini adalah bank meminta adanya avalis atau penjamin, yaitu perusahaan. Perusahaan mau menjadi penjamin tapi dengan syarat perusahaan tersebut yang menjadi pengelola kebun milik petani dengan pola manajemen satu atap. Dari pola manajemen satu atap tersebut, petani hanya mendapat keuntungan sebanyak 20%-30% saja. “Jika skema ini diterapkan maka akan terjadi pemiskinan bagi petani”, imbuhnya. Resiko lainnya adalah petani tersebut harus menjadi buruh untuk menambah penghasilan. “Selain itu jika skema ini diterapkan maka petani akan kehilangan lahan karena lahannya dikuasai oleh perusahaan dan juga petani terjerat dengan hutang, dimana perkiraan hutang tersebut bisa dilunasi dalam jangka waktu 11-14 tahun”, tutupnya.

–OO–

Pengembangan Perkebunan di Kabupaten Sintang Melalui Pendanaan Dari BPDP

Jakarta – Turut hadir pula Gunardi Sudarmanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai salah satu narasumber dalam acara konferensi pers hari ini (15/6). Beliau mengatakan, “Di kabupaten Sintang terdapat tiga komoditi unggulan yaitu karet, kelapa sawit dan lada”.

Luasan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sintang seluas 160 ribu hektar dan terutama dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, baik inti maupun plasma sehingga dapat dikatakan kelapa sawit di Kabupaten Sintang di realisasi oleh perusahaan-perusahaan swasta melalui pola kemitraan inti dan plasma. Salah satu perusahaan besar yang ada di Sintang adalah PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) yang mulai menanam pada tahun 1996-1997. Sehingga sudah mendekati masa replanting. “Maka untuk itu pemerintah kabupaten Sintang lebih tepatnya sedang mencarikan atau mengusahakan pendanaan melalui BPDP untuk replanting untuk petani plasma, karena petani plasma di kabupaten Sintang memiliki model konversi fisik, artinya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat atau petani untuk mengelola. Sehingga kesulitannya tentu saja berada pada permodalan“, tandasnya.

Namun selain pendanaan, terdapat masalah lain yang ada pada petani-petani plasma tersebut yakni berkaitan dengan lahan maupun non-lahannya. Sehingga pemerintah Kabupaten Sintang sedang berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, yang untuk selanjutnya dapat terfokus dengan bagaimana melakukan replanting. Pemerintah kabupaten Sintang sering dilibatkan sebagai narasumber maupun peserta dalam pelatihan ataupun peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh APKASINDO maupun SPKS  yang berafiliasi dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan cabang Parindu. Pelatihan tersebut tentang bagaimana melakukan replanting terhadap perkebunan kelapa sawit terutama kelapa sawit swadaya. Namun karena perkebunan kelapa sawit swadaya baru muncul sekitar 10 tahun yang lalu maka belum bisa melakukan replanting.

“Dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berharap pada BPDP untuk dapat memberikan kontribusi biaya kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan maupun masyarakat petani terutama petani swadaya dengan biaya yang ada pada BPDP. Diantaranya untuk pengembangan sarana dan prasarana ditingkat petani swadaya. Karena dapat dikatakan infrastruktur yang ada di kabupaten Sintang sangat tidak layak dengan dana alokasi umum yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tentunya belum mencukupi untuk peningkatan sarana dan prasarana tersebut, terutama untuk perbaikan atau pembuatan jalan atau transportasi,” tutupnya.

–00–

Kehadiran BPDP di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Jakarta – Dalam konferensi pers yang diselenggarakan hari ini (15/06) di Kopi Oey, Jakarta Pusat, turut hadir Bahriansyah selaku Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Beliau mengatakan, “BPDP sudah hadir di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sekitar dua tahun yang lalu dalam rangka persiapan peremajaan kebun kelapa sawit”.

Kabupaten Paser memiliki kebun sawit seluas 200 ribu hektar, dimana setengahnya merupakan kebun sawit rakyat. Dari kebun rakyat tersebut ada plasma dari PTPN Nusantara 13 mencapai luas 17 ribu hektar ditanam hampir 34 tahun lalu dan artinya saat ini sudah masuk dalam kriteria replanting. Dalam rangka persiapan peremajaan tersebut, karena akan didanai oleh BPDP, telah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada instansi atau dinas-dinas terkait di kabupaten Paser, termasuk ketua kelompok tani dan KUD.

Dari hampir 17 ribu hektar tersebut terdapat 23 KUD dan sudah mendapatkan pelatihan dari BPDP bersama dengan INSTIPER Yogyakarta sebagai pelaksana pelatihan. Jumlah peserta mencapai hampir 50 orang, setiap KUD diambil 2-3 orang perwakilan. Pelatihan oleh BPDP sudah 3x dilakukan yaitu terkait dengan peningkatan kelembagaan petani yang ada di kabupaten Paser.

Namin untuk kegiatan replanting itu sendiri belum dilaksanakan sampai hari ini karena masih dalam tahap persiapan. Harapannya dengan sudah adanya petunjuk pelaksanaan atau pedoman umum dari Dirjenbun yang dulunya BPDP tidak melibatkan Dirjenbun dalam rangka peremajaan kebun rakyat ini, maka persiapan-persiapan tersebut dapat lebih mudah untuk dilakukan.

–00–

Konferensi Pers “Review Dua Tahun Kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit”

Jakarta, 15 Juni 2017 – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) akan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi terhadap peran dan fungsi BPDP-KS yang bertentangan dengan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014 khususnya Pasal 93 Ayat 4. SPKS mengindikasi telah terjadi penyelundupan pasal pengaturan biodiesel sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2015 tentang Penghimpun Dana Perkebunan khususnya Pasal 9 Ayat 2.

Sejak didirikan tahun 2015, BPDP-KS diberikan tugas untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit dan menggunakan dana tersebut untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian, dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta membangun sarana dan prasarana perkebunan. Namun dalam prakteknya mayoritas dana BPDP-KS hanya digunakan untuk subsidi biodiesel.

Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers bertema “Review Dua Tahun Kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit” dihadiri oleh Mansuetus Darto (Ketua SPKS Nasional), Bahriansyah (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Paser, Kalimantan Timur), Gunardi Sudarmanto (Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat), Rudy Lumuru (Wakil Ketua Formisbi), Vincent (Petani Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi), Hifdzil Alim (Pengamat Hukum), dan Herry Purnomo (Ilmuwan Center for International Forestry Research – CIFOR dan guru besar IPB).

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Hariadi Kartodiharjo mengatakan, “Dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun BPDP-KS tidak dialokasikan secara nyata sesuai mandat UU Perkebunan, tetapi untuk program subsidi biofuel”.

Mansuetus Darto – Ketua SPKS Nasional berpendapat bahwa diperlukan tindakan hukum melalui judicial review ke Mahkamah Agung bulan juli mendatang untuk menghilangkan pasal-pasal yang tidak mendukung tujuan utama BPDP-KS yaitu kewajiban lembaga tersebut untuk memberikan subsidi kepada produsen biodiesel sehingga meninggalkan fungsi utamanya untuk mendorong sawit yang berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusia petani sawit.

Sejak dibentuk tahun 2015, kontribusi BPDP-KS kepada riset dan pengembangan industri kelapa sawit terutama untuk pengembangan kapasitas petani sawit sangat sedikit dibandingkan dengan subsidi bahan bakar nabati atau biodiesel kepada produsen biodiesel. Pada tahun 2016, BPDP-KS menghabiskan Rp 10,6 triliun hanya untuk memberikan subsidi biodiesel. Dana tersebut setara dengan 91% dari total dana yang terkumpul oleh BPDP-KS di tahun yang sama. Padahal sesuai peraturan pemerintah, subsidi biodiesel bukan merupakan tujuan dan tugas utama BPDP-KS.

Herry Purnomo – Ilmuwan CIFOR dan guru besar IPB mengatakan, “penggunaan dana sawit harus berimbang dari segi manfaat yang diterima oleh pekebun, korporasi besar, pemerintah, dan masyarakat luas. Manfaat dana sawit harus dapat diverifikasi dan diukur seperti peningkatan produktivitas (ton/ha), luas replanting, peningkatan akses pasar ($) dan sertifikat legalitas pekebun (unit)”.

PP No.79/2014 memang mengamanatkan presentase pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional minimal sebesar 23% pada tahun 2025 dan menjadi 31% di tahun 2050. Tetapi hal ini tidak berarti pendanaan subsidi biodiesel harus datang semuanya dari BPDP-KS.

Vincent Haryono – Petani Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi mengatakan, “Kami petani kelapa sawit sudah melakukan pertemuan dengan BPDP. Namun persyaratannya sangat sulit. Kami diminta harus memiliki dana sendiri atau meminjam dari bank sebesar Rp 70 juta/2 hektar. Selain itu, jika kami meminta ke bank melalui skema kredit maka bank meminta kami untuk membuat skema kemitraan dengan perusahaan inti. Sementara skema tersebut tidak menarik karena tidak ada perubahan dari skema sebelumnya. Bahkan lebih jahat. Kami tidak rela kebun sawit kami dikuasai oleh perusahaan melalui pola manajemen satu atap”.

Bahriansyah – Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berujar, “Kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan bagi petani agar petani memiliki pengetahuan teknis budidaya perkebunan. Namun kami memiliki banyak tantangan khususnya pelaksanaan ISPO bagi petani dan ketersediaan anggaran kabupaten untuk memperluas pelatihan dan pendampingan petani”.

Gunardi Sunarmanto – Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menambahkan, “Jumlah petani di Kabupaten Sintang kurang lebih berjumlah 5000 orang petani kelapa sawit. Kami siap membantu para petani untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Kami juga dibantu oleh organisasi-organisai masyarakat seperti Fasda dan SPKS untuk mendampingi dan melatih para petani agar budidaya sawit bisa berkelanjutan”.

Dari sudut pandang Forum Minyak Sawit Berkelanjutan (Formisbi), Rudy Lumuru – Wakil Ketua Formisbi melihat bahwa perlu adanya sinkronisasi kebijakan dan konsistensi, mengacu pada visi BPDP-KS yakni menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia. Khusus untuk petani sawit, BPDP-KS perlu melakukan review terhadap syarat-syarat pengajuan pemanfaatan dana sawit dari BPDP-KS karena syarat yang diberlakukan saat ini masih dirasa berat untuk dipenuhi oleh petani sawit mandiri.

Hifdzil Alim – Pengamat Hukum, mengatakan “Ada dugaan penyelundupan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015. Penyelundupan hukum ini semakin nyata di peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015. Disamping itu juga diduga terdapat praktik megamonopoli dalam penyaluran bahan bakar nabati jenis biodiesel”.

“Tata kelola BPDP-KS sejatinya juga menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam rangka mendorong tumbuhnya industri sawit yang berdaya saing melalui kebijakan alokasi dana bagi petani yang lebih maksimal guna menutup celah terjadinya penguasaan industri ini secara monopolis dan oligopolis oleh korporasi tertentu”, ujar Darto.

Ahmad Kaylani – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa industri sawit idealnya harus ditumbuh kembangkan tidak hanya melalui konsep sustainability tetapi juga harus berbasis pada keadilan, perlindungan, dan kemudahan akses khususnya bagi petani. Melalui BPDP-KS prinsip-prinsip tersebut bisa diwujudkan melalui keadilan dengan cara memberi alokasi pendanaan bagi petani sesuai dengan kebutuhan, perlindungan dengan cara menutup celah terjadi bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan kemudahan akses informasi khususnya dalam rangka mendapatkan pendanaan sawit. Melalui kebijakan tersebut akan tercipta tidak hanya komunitas petani sawit yang berdaya saing tetapi juga komunitas petani sawit yang bermartabat.

SPKS beserta para panelis dalam konferensi pers berpendapat bahwa peran BPDP-KS perlu dikembalikan untuk pengembangan sawit berkelanjutan dengan melakukan beberapa hal berikut:

  • Perencanaan dan pemantauan alokasi dana sawit perlu melalui lembaga perantara atau melibatkan asosiasi/serikat, pemerintah pusat/daerah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
  • Dalam penyaluran dana sawit dan memilih pekebun yang akan diberi bantuan, adalah penting untuk memperhatikan keragaman tipologi pekebun dan memastikan adanya kriteria agar dana sawit menjadi insentif yang mendorong praktek-praktek yang berkelanjutan.
  • Perlu ada audit untuk dana sawit setiap tahin dan dilaporkan ke masyarakat secara luas lewat media massa.
  • Dana sawit bisa dipakai untuk fasilitasi sertifikasi penyuluh yang diperkuat terutama untuk pekebun.
  • Dalam konteks riset, dana sawit mengutamakan action research yang langsung berdampak bagi pelaku sawit serta dalam lingkup pengelolaan lanskap berkelanjutan.
  • Kerjasama antara BPDP-KS dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan untuk pencegahan korupsi dana sawit dan perbaikan tata kelola.
  • BPDP-KS perlu memperbaiki sistem verifikasi ekspor dengan lembaga bea dan cukai sehingga dapat memastikan penerapan ketentuan denda terhadap eksportir yang kurang bayar.
  • Perlu adanya integrasi daya perkelapa-sawitan dengan perpajakan. Kajian KPK tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah kehilangan potensi pajak hingga 60% atau setara dengan Rp 26 triliun per tahun.

–OO–